JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan menjadi mitra lembaga perbankan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) lewat skema channeling demi melebarkan akses permodalan bagi para pelaku usaha di wilayah perdesaan.
"Seluruh program dari pemerintah pusat termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan dan lain-lain nanti akan disalurkan melalui KDKMP. Dan penyaluran skema channeling KUR pun juga akan dilaksanakan di KDKMP,” tutur Ferry pada agenda Best Cooperatives Sustainability Performance Award 2026 di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Di samping penyaluran KUR, Ferry menyebutkan bahwa KDKMP juga dipersiapkan untuk melayani skema pembiayaan Mekaar yang dikelola oleh PNM.
PNM Mekaar sendiri ialah program pinjaman modal usaha tanpa jaminan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), anak usaha BRI Group, yang ditujukan bagi pelaku usaha ultramikro dari keluarga prasejahtera, khususnya kaum perempuan, yang belum bankable atau belum memenuhi kriteria pinjaman perbankan umum.
Ferry mengimbuhkan bahwa KDKMP nantinya bakal dikembangkan pula sebagai gerai layanan jasa keuangan perbankan, terutama bagi jajaran bank yang bernaung di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Lebih jauh lagi, Ferry mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang merumuskan Peraturan Presiden (Perpres) guna meregulasi distribusi aneka komoditas bersubsidi lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut dia, berbagai produk seperti gas LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, Minyakita, serta beras akan didistribusikan melalui Koperasi Merah Putih sebagai langkah konkret dari hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
"Nah ini Insya Allah akan dalam waktu dekat dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membahas tentang distribusi barang-barang bersubsidi," ungkapnya.
Rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7), menetapkan KDKMP sebagai infrastruktur resmi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial serta barang-barang bersubsidi kepada publik.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa di luar peran menyalurkan bansos dan barang bersubsidi, KDKMP juga diposisikan sebagai offtaker (penyerap) hasil panen para petani, terutama komoditas gabah, beras, serta jagung, saat harga pasar komoditas tersebut merosot di bawah ketetapan pemerintah.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memaparkan bahwa fungsi KDKMP sebagai offtaker nantinya akan disinergikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar kedua lembaga tersebut dapat saling melengkapi tanpa menimbulkan persaingan.
