JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaparkan bahwa pihak pemerintah telah melikuidasi lebih dari 200 badan usaha milik negara (BUMN).
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah penataan ulang serta efisiensi korporasi milik negara. Ke depannya, jumlah perusahaan pelat merah tersebut ditargetkan terus dirampingkan hingga hanya menyisakan sekitar 250 perusahaan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo ketika menghadiri penutupan acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Minggu (28/6/2026).
Dalam agenda tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diutarakan oleh para akademisi serta peserta sarasehan, salah satunya mengenai peningkatan mutu sumber daya manusia lewat program beasiswa doktor untuk para pengajar.
"Saya dengar banyak usul yang sangat baik, sangat masuk akal, dan akan segera kami tindak lanjuti. Sebagai contoh, usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, ini usul yang sangat baik, ini akan kami tindak lanjuti," kata Prabowo.
Di samping itu, Presiden juga menyambut baik rekomendasi agar setiap perusahaan pelat merah menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk menyokong aktivitas riset dan inovasi berskala nasional.
Menurut Prabowo, ide tersebut selaras dengan program pemerintah dalam memperkuat ekosistem riset serta perkembangan teknologi di dalam negeri.
Walakin, ia mengingatkan bahwa kapasitas BUMN untuk membiayai kegiatan riset tersebut sangat bergantung pada performa finansial masing-masing korporasi.
"Diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada," ujarnya.
Prabowo mengonfirmasi bahwa selama ini cukup banyak BUMN yang didera kendala tata kelola serta efisiensi. Oleh sebab itu, pemerintah kini tengah melaksanakan penataan secara masif terhadap korporasi pelat merah tersebut.
"Ini sedang kami bersihkan, sedang kami tertibkan," katanya.
Presiden mengutarakan, dari total lebih dari 1.000 BUMN yang beroperasi sebelumnya, pemerintah saat ini telah melikuidasi lebih dari 200 korporasi. Angka tersebut bakal terus dikurangi hingga tersisa kurang lebih 250 BUMN.
"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kami sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kami akan bikin tinggal 300. Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kami tutup," ujar Prabowo.
Menurutnya, besarnya jumlah BUMN selama ini memicu membengkaknya biaya operasional, khususnya untuk mendanai jajaran manajemen dan komisaris.
"750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua," katanya.
Prabowo menegaskan pihak pemerintah berkomitmen membentuk BUMN yang lebih rasional, efisien, serta berorientasi penuh pada kemaslahatan masyarakat. Ia menargetkan agenda penataan korporasi ini dapat dituntaskan dalam jangka waktu dua tahun.
"Kami mau sekarang rasional, efisien, dan ini kami buktikan, dan ini kami lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai," ujarnya.
Presiden menambahkan, langkah reformasi tersebut diharapkan mampu melahirkan BUMN yang lebih transparan, memiliki kondisi keuangan yang sehat, serta sanggup menyumbang kemanfaatan yang lebih masif bagi publik.
"Dalam 2 tahun kami akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo.
