JAKARTA – Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang semester I 2026 menyentuh angka Rp 271 triliun.
Angka ini setara dengan 59% dari target awal yang ditetapkan dalam APBN 2026 senilai Rp 459,2 triliun, sekaligus mencatatkan pertumbuhan sebesar 21,6% secara tahunan (year on year/yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang sebesar Rp 222,9 triliun.
"Realisasi PNBP mencapai Rp 271,0 triliun atau tumbuh 21,6% dari realisasi tahun sebelumnya. Ini setara 56,9% dari target APBN. Ini didukung oleh peningkatan volume layanan pemerintah, perbaikan tata kelola, serta masih terjaganya harga beberapa komoditas strategis," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (8/7/2026).
Purbaya memaparkan, lonjakan realisasi PNBP ini utamanya ditopang oleh performa positif pada pendapatan sumber daya alam (SDA), kenaikan PNBP dari kementerian/lembaga (K/L), serta sektor pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
Untuk pendapatan SDA migas, faktor pendukung utamanya berasal dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP), peningkatan volume lifting sepanjang periode Desember 2025 hingga Mei 2026, serta pelemahan nilai tukar rupiah.
"Kinerja pendapatan SDA migas didukung oleh kenaikan ICP, kenaikan lifting periode Desember-Mei serta pelemahan nilai tukar rupiah," jelas Purbaya.
Di sisi lain, perolehan dari SDA nonmigas mayoritas dipicu oleh melonjaknya harga mineral acuan, terutama untuk komoditas nikel, tembaga, emas, dan perak.
Sementara itu, realisasi dari pos pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) terpantau mengalami penurunan bila disandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ini utamanya terjadi karena tidak adanya lagi setoran dividen dari BUMN perbankan, yang mana pengelolaannya kini telah dialihkan ke BPI Danantara.
Adapun pertumbuhan pada kinerja PNBP kementerian/lembaga (PNBP-K/L) disokong oleh kenaikan pendapatan dari jasa komunikasi dan informatika serta sektor penegakan hukum, termasuk hasil dari kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Untuk pendapatan BLU sendiri mengalami kenaikan yang didorong oleh peningkatan performa layanan kesehatan serta naiknya harga dan tarif dari penjualan ekspor CPO sawit beserta produk turunannya.
Melihat tren peningkatan realisasi yang positif ini, pemerintah memutuskan untuk mengerek naik outlook target PNBP dalam APBN 2026. Target PNBP tersebut disesuaikan menjadi Rp 575,1 triliun atau setara dengan 125,2% dari target awal APBN 2026 yang sebesar Rp 459,2 triliun.
Target baru ini tumbuh 6,2% secara tahunan (yoy), yang mengindikasikan sikap optimis pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara di luar sektor pajak lewat maksimalisasi SDA, perbaikan layanan pemerintah, serta penguatan kinerja BLU.
