JAKARTA - BP Tapera menegaskan komitmennya dalam memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, mengungkapkan, target FLPP tahun ini meningkat signifikan menjadi 350.000 unit, naik hampir 60 persen dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Hingga 31 Oktober 2025, realisasi penyaluran FLPP tercatat mencapai Rp 177,6 triliun. Sejak program ini dimulai pada 2010, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Per 7 November 2025, realisasi FLPP baru tercatat sebanyak 219.232 unit, menunjukkan adanya peningkatan yang stabil, namun masih ada pekerjaan rumah untuk mencapai target akhir tahun.
Doddy menekankan pentingnya percepatan pembangunan rumah dan persetujuan KPR oleh bank penyalur serta pengembang agar target ambisius ini bisa tercapai dalam sisa waktu yang relatif singkat. “Kami berharap seluruh pihak terkait bekerja lebih intensif, mulai dari pembangunan rumah hingga persetujuan KPR, sehingga target 350.000 unit dapat tercapai sebelum akhir tahun,” ujarnya.
Pekerja Informal Jadi Fokus Perluasan Akses
Selain memperluas jumlah rumah, BP Tapera menyoroti perlunya menjangkau kelompok pekerja non fix income atau pekerja informal, yang selama ini belum tergarap secara optimal. Data menunjukkan, porsi pekerja non fix income dalam penyaluran FLPP baru baru mencapai 13,03 persen, padahal di Jawa Timur saja, kelompok ini mencakup 20,74 persen dari total angkatan kerja.
Doddy menyebut masih banyak potensi yang bisa dimanfaatkan jika bank dan pengembang menyasar kelompok pekerja ini. Dengan memperluas akses bagi pekerja informal, diharapkan program KPR subsidi ini bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak, sekaligus mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia.
“Kami berharap pengembang dan bank penyalur lebih proaktif menyasar segmen pekerja non-fix income agar penyaluran FLPP semakin luas dan tepat sasaran,” jelasnya.
Percepatan Pembangunan dan Persetujuan KPR
BP Tapera menekankan bahwa percepatan pembangunan rumah dan persetujuan KPR menjadi kunci agar target tercapai. Dalam praktiknya, hal ini melibatkan koordinasi antara pengembang properti, bank penyalur, dan pihak pemerintah terkait, mulai dari pengurusan izin hingga pembangunan fisik rumah.
Percepatan ini tidak hanya membantu memenuhi target jumlah unit, tetapi juga memastikan masyarakat bisa segera menempati rumah subsidi yang layak. Doddy menekankan bahwa proses persetujuan KPR yang cepat dan efisien akan memberikan manfaat langsung bagi MBR, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses KPR karena status pekerjaan tidak tetap.
Tantangan di Lapangan
Meski target dan strategi sudah jelas, BP Tapera menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) triwulan III menunjukkan adanya beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, serta tingkat keterhunian rumah baru yang baru mencapai 93 persen.
Selain itu, proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih dianggap rumit dan belum seragam di tiap daerah. Ketidakteraturan ini kerap memperlambat pembangunan rumah serta penyaluran KPR, sehingga perlu ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pengembang, dan bank penyalur.
Doddy menekankan bahwa meskipun tantangan ada, sinergi semua pihak menjadi faktor penentu keberhasilan program. Dengan kerja sama yang baik, proses administrasi dan pembangunan rumah dapat berjalan lebih cepat, sehingga masyarakat dapat segera menikmati fasilitas perumahan yang layak.
Sinergi Semua Pihak untuk Realisasi Program
BP Tapera menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pengembang properti, dan bank penyalur untuk mempercepat program FLPP. Selain itu, edukasi kepada masyarakat, khususnya pekerja informal, juga penting agar mereka memahami prosedur dan manfaat KPR subsidi.
Dengan strategi ini, BP Tapera optimistis program KPR FLPP bisa mencapai target 350.000 unit pada akhir 2025. Selain memberikan rumah bagi MBR, perluasan akses bagi pekerja informal diharapkan mampu meningkatkan inklusi perumahan, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan sektor properti secara berkelanjutan.
BP Tapera mendorong penyaluran KPR FLPP dengan target 350.000 unit menjelang akhir tahun 2025, sekaligus memperluas akses bagi pekerja informal. Meskipun menghadapi tantangan administrasi dan tingkat keterhunian rumah yang belum maksimal, sinergi antara pemerintah, bank penyalur, dan pengembang diharapkan mampu memastikan program ini berjalan sukses dan tepat sasaran.
