JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan bahwa pengangkatan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki latar belakang beragam dapat memberikan sudut pandang baru dalam mengawasi program-program pemerintah.
Saat dijumpai setelah meresmikan Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta pada Sabtu, Qodari menjelaskan berdasarkan pengalamannya yang pernah menduduki posisi komisaris di sebuah BUMN, fungsi komisaris sangat krusial dalam memberikan bimbingan sekaligus mengawal jalannya agenda pemerintah.
"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kami bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kami datang dari latar belakang yang berbeda, kami datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kami menjadi komisaris," ujar Qodari.
Tanggapan tersebut dilontarkan guna merespons dinamika di tengah masyarakat terkait penunjukan komisaris di beberapa perusahaan BUMN.
Beberapa di antaranya yang menjadi sorotan adalah pengangkatan asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufi Budi Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posco, serta Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, sebagai komisaris PT Pertamina Retail.
Qodari menjelaskan bahwa pergantian atau pemilihan komisaris dalam sebuah perseroan merupakan fenomena wajar yang lumrah terjadi, tidak hanya pada lingkup BUMN tetapi juga di sektor korporasi swasta. Kehadiran mereka dinilai memberikan dampak positif bagi BUMN dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan serta menyumbang ide dan gagasan baru.
"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," ucapnya.
Ia pun mengimbuhkan bahwa figur-figur yang dipilih menjadi komisaris umumnya telah membekali diri dengan pengalaman mumpuni, baik di ranah organisasi, pemerintahan, maupun swasta. Pengalaman kolektif tersebut yang nantinya melahirkan perspektif segar dalam menjalankan fungsi supervisi di tubuh perusahaan BUMN.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangannya di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (2/7), juga menegaskan bahwa pihak legislatif senantiasa mendorong agar posisi komisaris BUMN diamanatkan kepada figur-figur yang profesional serta kompeten di bidangnya.
