JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) nasional kini telah menyentuh angka 5,3 juta ton. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkokoh ketahanan pangan Indonesia di tengah tantangan dinamika global serta tekanan inflasi pangan dunia.
Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas, Yudhi Harsatriadi Sandyatma, menyatakan bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini dalam kondisi yang semakin tangguh. CBP yang dikelola oleh Perum Bulog mencapai 5,3 juta ton, yang tercatat sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan nasional.
"Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia," ujar Yudhi dalam acara Economic Conference of The National Sustainable Food Programme di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Yudhi menambahkan bahwa neraca pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang baik, khususnya untuk komoditas beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
"Dan perlu kami sampaikan angka cadangan beras pemerintah kami yang dikelola oBulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton, itu adalah prestasi luar biasa dari kami semua, sebagai capaian yang sepanjang republik ini adalah yang tertinggi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Yudhi menyoroti bahwa penguatan stok pangan krusial untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam mengendalikan inflasi pangan serta melindungi daya beli masyarakat.
"Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, maka erat kaitannya dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan," jelasnya.
Untuk menjamin keterjangkauan harga, Bapanas meningkatkan pengawasan pasar melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026.
Satgas ini melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum untuk mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).
"Apa tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai potensi pelanggaran terhadap Harga Acuan Pemerintah maupun Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di republik ini," tutur Yudhi.
Tim ini juga bertugas mengantisipasi potensi kenaikan harga serta memastikan mutu dan keamanan pangan tetap terjaga.
Selain itu, Bapanas tetap menjalankan instrumen stabilisasi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga 8 Juni 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 5.237 kali di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota.
"Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok," tambah Yudhi.
Upaya ini turut didukung oleh Bank Indonesia (BI) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat inflasi nasional tetap terkendali, dengan inflasi tahunan berada di angka 3,08 persen.
Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa seluruh program pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin kesinambungan pasokan, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok.
"Sasaran ini bukan sekadar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas 2045," tegas Ricky.
