JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi ke Washington, D.C., Amerika Serikat.
Fokus utama kunjungan ini adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan agenda strategis yang menitikberatkan pada sektor energi dan sumber daya mineral.
Kunjungan ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan AS sekaligus menjajaki peluang kerja sama lintas sektor yang dapat mendukung pembangunan nasional. Terutama di sektor energi, yang dianggap memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Peran Menteri ESDM dalam Diplomasi Energi
Kehadiran Bahlil Lahadalia dalam kunjungan Presiden Prabowo bukan sekadar simbolis. Menteri ESDM menekankan pentingnya diplomasi energi dalam membuka peluang investasi, alih teknologi, dan pengembangan industri domestik.
"Diplomasi yang akan dilakukan Presiden merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global. Di sektor energi, kami akan memastikan setiap peluang kerja sama dapat mendukung ketahanan energi dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Bahlil di Washington D.C.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong program hilirisasi, di mana nilai tambah sumber daya mineral dan energi domestik dapat dimaksimalkan. Selain itu, kolaborasi internasional di sektor energi menjadi sarana strategis untuk mempercepat inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan energi nasional.
Mendorong Investasi dan Transfer Teknologi
Dalam rangkaian pertemuan bilateral, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kerja sama yang berfokus pada peningkatan kapasitas nasional. Semua potensi kolaborasi diarahkan untuk menopang ketahanan energi jangka panjang serta penguatan industri dalam negeri.
“ Kami akan mendorong kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan investasi, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Prinsipnya adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan tetap berpijak pada kepentingan nasional,” jelas Bahlil.
Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mencerminkan strategi Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 melalui diversifikasi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Prinsip kedaulatan energi tetap menjadi dasar setiap kerja sama internasional yang dilakukan.
Kesepakatan Dagang Energi dengan Amerika Serikat
Salah satu agenda penting kunjungan ini adalah penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS pada 19 Februari 2026. Kesepakatan ini mencakup komitmen Indonesia untuk membeli produk energi dari AS senilai sekitar US$ 15 miliar atau setara Rp 250 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.700 per dolar AS.
Produk energi yang akan diimpor meliputi liquefied petroleum gas (LPG), minyak mentah (crude oil), serta bahan bakar minyak (BBM). Menteri Bahlil menegaskan bahwa pembelian energi menjadi salah satu pilar utama ART, yang dirancang untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia–AS. Detail teknis kerja sama akan dimatangkan dalam rangkaian pertemuan bilateral selama kunjungan Presiden Prabowo.
Sektor Energi sebagai Pilar Strategis Nasional
Energi menjadi sorotan utama dalam kunjungan bilateral ini karena perannya yang krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menekankan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama internasional harus tetap berpijak pada prinsip kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kerja sama di bidang energi diharapkan memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Dengan memanfaatkan peluang investasi dan transfer teknologi, sektor energi akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing industri domestik, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung transformasi energi menuju lebih efisien dan berkelanjutan.
Kunjungan Presiden Prabowo ke AS, yang didampingi oleh Menteri Bahlil, menegaskan bahwa sektor energi tidak hanya sebagai kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang strategis. Melalui pendekatan kolaboratif, Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap kerja sama internasional dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan dan Net Zero Emission pada 2060.
