JAKARTA - Pemerintah tengah memanfaatkan potensi kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi nasional untuk mendukung swasembada energi, sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pengembangan sawit Papua sejalan dengan program mandatori biodiesel B50, di mana bahan baku CPO (Crude Palm Oil) dicampur dengan solar untuk menghasilkan bahan bakar nabati.
“Kalau kita bicara B40 atau B50, itu kan campuran FAME. FAME itu berasal dari sawit atau CPO yang dicampur dengan solar,” kata Bahlil.
Program B50 merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan biaya impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menjadi beban anggaran negara. Kebutuhan BBM domestik masih tinggi, dan sebagian besar masih mengandalkan impor. Dengan meningkatnya mandatori biodiesel hingga B50, kebutuhan bahan baku CPO diperkirakan akan melonjak, sehingga pengembangan sawit di wilayah Papua menjadi penting untuk memenuhi permintaan nasional.
Selain biodiesel, pemerintah juga mendorong penguatan bioetanol sebagai alternatif bahan bakar nabati. Bioetanol yang dikembangkan berasal dari komoditas pertanian seperti singkong, jagung, dan tebu. Menurut Bahlil, Papua memiliki potensi besar menjadi basis produksi bioetanol, yang nantinya dapat mendukung produksi BBM nabati secara lokal.
“Etanol itu dari mana? Dari singkong, jagung, kemudian tebu dan berbagai bahan baku lainnya. Saya pikir Papua merupakan salah satu wilayah yang berpotensi menjadi basis produksi bahan baku etanol,” jelas Bahlil.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengembangan energi berbasis nabati di wilayah terpencil, termasuk Papua, untuk mendukung swasembada energi nasional. Salah satu skema yang disiapkan adalah penanaman kelapa sawit yang dapat diolah menjadi biodiesel. Presiden menekankan bahwa strategi ini tidak hanya meningkatkan kemandirian energi, tetapi juga berpotensi mengurangi pengeluaran negara untuk impor BBM.
“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo dalam rapat di Istana Negara, Jakarta.
Papua memang memiliki potensi energi yang melimpah, baik dari sisi bioenergi maupun sumber energi terbarukan. Selain pengembangan sawit untuk biodiesel, pemerintah juga mendorong pengembangan tebu dan singkong sebagai bahan baku bioetanol. Strategi ini diharapkan mampu menambah nilai ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan seluruh daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui swasembada pangan dan energi. Prabowo menekankan bahwa strategi ini berpotensi menghemat anggaran negara secara signifikan. Setiap tahun, pemerintah mengeluarkan sekitar Rp520 triliun untuk impor BBM. Dengan pemanfaatan bioenergi lokal, termasuk sawit Papua, negara diperkirakan dapat memangkas pengeluaran hingga 50%, atau sekitar Rp250 triliun per tahun. Dana ini nantinya dapat dialihkan untuk pembangunan daerah, memberikan tambahan anggaran bagi kabupaten hingga Rp1 triliun per kabupaten.
Selain bioenergi, pemerintah juga memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air. Panel surya kini semakin murah dan efisien untuk menjangkau wilayah terpencil, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dimanfaatkan sesuai potensi lokal. Kombinasi bioenergi dan energi terbarukan diharapkan menjadi pilar utama dalam mencapai target swasembada energi nasional.
Bahlil menegaskan bahwa pengembangan sawit Papua dan pemanfaatan bioetanol merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi dan dukungan infrastruktur agar pengembangan energi berbasis nabati dapat berjalan optimal.
“Konsep swasembada energi yang ditekankan Presiden tidak hanya bertumpu pada energi fosil, tetapi juga penguatan energi berbasis nabati. Seluruh potensi energi lokal harus dioptimalkan,” ujarnya.
Dengan strategi ini, pemerintah optimistis tidak hanya akan memenuhi kebutuhan energi domestik, tetapi juga mendorong kemandirian energi di daerah-daerah terpencil seperti Papua. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan ekonomi lokal, dan memaksimalkan potensi energi nasional.
Pengembangan sawit Papua sebagai penopang program B50 bukan hanya langkah ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya transformasi energi Indonesia menuju keberlanjutan, kemandirian, dan efisiensi anggaran. Dengan dukungan pemerintah pusat dan koordinasi lintas sektor, target swasembada energi diharapkan dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi beban fiskal negara.
