JAKARTA - Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan periode Oktober hingga Desember 2025, dengan pencairan mulai berlangsung sejak Senin, 20 Oktober 2025.
Program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih terasa.
BLT tambahan tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dan akan disalurkan sekaligus kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total mencapai Rp900.000 per keluarga. Kebijakan ini menyasar 35.046.783 keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Proses penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama. Sebanyak 18,3 juta keluarga akan menerima bantuan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sedangkan 17,2 juta lainnya disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Dengan skema tersebut, pemerintah memperkirakan total penerima manfaat dapat menjangkau sekitar 140 juta individu, dengan asumsi satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor rumah tangga berpendapatan rendah. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peningkatan daya beli di tingkat akar rumput.
Efisiensi Anggaran Dorong Realisasi BLT Tambahan
Total nilai BLT tambahan yang disalurkan mencapai Rp30 triliun. Dana sebesar itu merupakan hasil dari efisiensi yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai pos anggaran. Dengan efisiensi yang tepat sasaran, bantuan tambahan ini dapat disalurkan tanpa menambah beban fiskal secara signifikan.
Perlu diketahui, BLT tambahan ini berbeda dengan program BLT reguler yang rutin disalurkan oleh Kementerian Sosial. Bantuan reguler tersebut disalurkan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui dua skema utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako.
Dengan adanya BLT tambahan ini, penerima manfaat yang sebelumnya telah tercakup dalam program reguler akan mendapatkan dukungan ekstra untuk menghadapi kebutuhan akhir tahun. Sementara itu, bagi keluarga baru yang terdampak ekonomi, kebijakan ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
Langkah efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen untuk memastikan bantuan sosial tetap berlanjut tanpa mengganggu program pembangunan prioritas lainnya.
Cek Status Bantuan Kini Bisa Dilakukan Secara Online
Untuk memastikan transparansi dan mempermudah akses informasi, Kementerian Sosial menyediakan layanan daring bagi masyarakat untuk mengecek status penerimaan BLT Rp900 ribu. Layanan ini dapat diakses melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id maupun melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah namanya termasuk dalam daftar penerima bantuan, sekaligus memantau status pencairan dana. Sistem berbasis digital ini memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi secara real-time tanpa harus datang langsung ke kantor desa atau dinas sosial setempat.
Berikut cara mudah untuk melakukan pengecekan melalui aplikasi maupun situs resmi Kemensos.
Langkah Cek Penerima BLT Rp900 Ribu di Aplikasi dan Situs Resmi
Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos:
Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos.”
Masukkan data sesuai KTP, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap.
Lakukan verifikasi keamanan sesuai petunjuk di aplikasi.
Tekan tombol “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.
Jika terdaftar, sistem akan menampilkan nama penerima, jenis bantuan (BLT), serta status penyaluran apakah sudah diterima atau belum.
Melalui Situs Resmi Kemensos:
Kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id.
Isi data sesuai KTP, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap.
Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar.
Klik tombol “Cari Data.”
Situs akan menampilkan status penerimaan bantuan, lengkap dengan informasi periode penyaluran.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa seluruh proses pengecekan bantuan dilakukan secara gratis dan terbuka. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Kemensos dan meminta biaya administrasi dalam proses pengecekan atau pencairan bantuan.
Dengan adanya kemudahan pengecekan ini, masyarakat dapat memastikan bahwa program BLT tambahan senilai Rp900 ribu benar-benar sampai kepada penerima yang berhak. Pemerintah berharap langkah digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial ini dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efisiensi proses penyaluran ke depan.
