JAKARTA - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa langkah pengembangan komoditas unggulan yang diselaraskan dengan potensi wilayah mampu memperkokoh swasembada pangan nasional sekaligus mendongkrak kesejahteraan para petani.
“Arahan Presiden sangat jelas, yaitu mewujudkan swasembada pangan. Beras tentu tetap menjadi komoditas utama, tetapi Indonesia juga memiliki banyak komoditas pangan lain yang potensinya sangat besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Iftitah dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Penjelasan itu diutarakan Mentrans sewaktu melakukan peninjauan ke demplot pisang Edo Farm di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini menjadi salah satu contoh nyata dari pengembangan komoditas pisang yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
Bagi Iftitah, proses mewujudkan swasembada pangan tidak melulu bertumpu pada peningkatan jumlah produksi. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan dalam melahirkan nilai tambah dari hasil tani tersebut, sehingga keuntungan ekonominya benar-benar mengalir ke petani.
“Ketahanan pangan harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan petani. Kalau petaninya tidak sejahtera, ketahanan pangan tidak akan berkelanjutan,” ujarnya.
Dia memandang pisang sebagai salah satu komoditas yang sangat potensial untuk terus digarap karena serapan pasar domestik maupun mancanegara yang terus menanjak. Di sisi lain, lahan budidayanya tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di dalam area transmigrasi.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka produksi pisang nasional pada tahun 2025 menyentuh kisaran 9,82 juta ton. Jumlah ini merekam kenaikan sekitar 6,02 persen bila disandingkan dengan hasil produksi tahun 2024 yang berada di angka 9,26 juta ton.
Catatan ini menempatkan pisang sebagai komoditas buah dengan volume produksi paling melimpah di Indonesia.
Iftitah menambahkan bahwa potensi produksi yang masif tersebut wajib ditopang oleh pembentukan ekosistem usaha yang mumpuni demi menyajikan nilai tambah yang lebih optimal bagi petani dan warga sekitar.
Menurut dia, optimalisasi komoditas unggulan tidak dapat berhenti pada aspek peningkatan produksi semata.
Diperlukan pula penguatan pada sisi kelembagaan petani lewat wadah koperasi, proses pengolahan hasil panen, sistem penyimpanan, jalur logistik, hingga jaminan pasar melalui kolaborasi bersama para penyerap hasil panen (off-taker).
“Kami ingin petani tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga memiliki kepastian pasar. Ketika pasar terbuka, harga menjadi lebih baik, investasi ikut bergerak, pendapatan petani meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,” ungkap dia.
Upaya memajukan komoditas unggulan ini juga diintegrasikan ke dalam peta jalan pemerintah untuk menyulap kawasan transmigrasi menjadi sentra pertumbuhan ekonomi yang baru.
Saat ini, Kementerian Transmigrasi tengah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi komoditas unggulan di 45 kawasan transmigrasi yang masuk skala prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Pemetaan ini nantinya menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.
Sebagai langkah pembuka, Kementerian Transmigrasi sedang menjajaki proyek rintisan sentra pisang di Lampung. Proyek ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam pengembangan komoditas berbasis keunggulan daerah di wilayah transmigrasi.
Skema percontohan tersebut diharapkan dapat diduplikasi di tempat lain guna memperkokoh ketahanan pangan sekaligus melahirkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
Di samping itu, Kementerian Transmigrasi aktif memperluas jaringan kemitraan dengan sektor akademis, pelaku usaha, serta pemerintah daerah demi memperkuat aspek riset, inovasi, alih teknologi, hingga pengembangan komoditas lokal.
Melalui sinergi yang erat ini, pemerintah menaruh harapan besar agar pengembangan komoditas unggulan di wilayah transmigrasi dapat mengungkit produktivitas, mempertajam daya saing, membuka keran lapangan kerja baru, serta menaikkan taraf hidup masyarakat secara luas.