JAKARTA - Ombudsman RI memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan ibadah haji yang telah memaksimalkan pemanfaatan media informasi digital, integrasi layanan, serta kecepatan dalam merespons aduan publik.
Dalam agenda Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (4/7), Nuzran Joher selaku Anggota Ombudsman RI memandang Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berhasil mengelola penyelesaian keluhan warga secara memadai lewat aplikasi Kawal Haji.
"Aplikasi tersebut sudah sangat baik dalam kategorisasi aduan per layanan," ujar Nuzran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Lembaga pengawas tersebut memberikan pujian atas pelaksanaan haji yang berlangsung di tengah masa transisi kelembagaan.
Nuzran menganggap terobosan baru berupa Immigration Seamless Process di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang serta Asrama Haji Sukolilo Surabaya, ditambah perluasan rute Makkah Route di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, sangat efektif memangkas durasi serta mempercepat proses imigrasi.
Meski begitu, ia memaparkan bahwa masih ditemukan sejumlah persoalan di lapangan pada beberapa asrama haji serta bandara embarkasi maupun debarkasi. Dirinya turut memaparkan hasil bedah laporan warga yang tertampung di platform Kawal Haji.
Ia merekomendasikan adanya penyeragaman prosedur serta kejelasan durasi penyelesaian yang terhubung langsung dengan SP4N-LAPOR! (Aplikasi Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE), demi memastikan seluruh rekam kinerja tercatat secara transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, ia memaparkan poin-poin evaluasi demi membenahi kualitas pelayanan jamaah haji pada periode berikutnya. Poin pertama yakni mutu pelayanan yang dirasa belum tersebar merata.
Poin kedua mengenai penerapan asas pelayanan publik yang dinilai belum sepenuhnya maksimal, khususnya terkait kepastian hukum layanan, aspek akuntabilitas, serta jaminan perlindungan bagi kelompok rentan. Poin ketiga menyasar sistem kontrol mutu pelayanan yang dianggap belum prima.
"Kami harap penyelenggaraan haji dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang," tuturnya.
Di samping itu, Nuzran mewanti-wanti bahwa kontrol dan pengawasan juga mengalir langsung dari lapisan masyarakat. Ruang pantau publik sangat luas, sehingga mutu pelayanan dituntut untuk terus dibenahi secara konsisten.
Oleh sebab itu, menurutnya, apabila terjadi satu kekeliruan saja, maka upaya mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat akan menjadi perkara yang sangat sulit.