JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan kepastian bahwa area lahan dari program cetak sawah di wilayah Papua akan tetap menjadi hak milik masyarakat setempat.
Ketegasan tersebut diutarakan Amran sewaktu meninjau secara langsung kegiatan menanam padi bersama para petani di wilayah Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan, pada Sabtu (4/7/2026).
Amran menjelaskan bahwa peran pemerintah sebatas memberikan bantuan untuk pembukaan area lahan serta menyediakan prasarana produksi demi mendongkrak produktivitas sektor pertanian.
Sampai pada tahun 2026, pihak pemerintah tercatat sudah menggarap program cetak sawah dengan luas mencapai 83.030 hektare di kawasan Tanah Papua tanpa melakukan pengubahan pada status kepemilikan tanahnya.
"Lahan sawah yang dicetak itu milik rakyat, milik masyarakat putra daerah di Merauke, Papua Selatan," ujar Amran dalam keterangannya melalui akun YouTube Kementerian Pertanian, Minggu (5/7/2026).
Dipaparkan oleh Amran, pemerintah hanya memberikan fasilitasi untuk pembukaan lahan, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), sekaligus melakukan pengawalan budidaya guna memacu produktivitas.
Pola kerja tersebut diterapkan pula dalam pengerjaan cetak sawah di kawasan Papua lainnya, sehingga kepemilikan atas lahan senantiasa berada di tangan warga.
Penegasan ini dikeluarkan di tengah maraknya sorotan terhadap proyek cetak sawah di Papua yang sempat menimbulkan keraguan terkait status kepemilikan tanah bagi masyarakat adat.
Di samping proyek cetak sawah dengan luas 83.030 hektare, pemerintah pun sudah merealisasikan agenda optimalisasi lahan dengan luas 54.399 hektare di wilayah Tanah Papua.
Kawasan Papua Selatan memegang porsi pengembangan paling masif dengan cakupan total sentra pangan yang menyentuh angka hampir 100.000 hektare.
Agenda cetak sawah ini turut digulirkan pada beberapa provinsi lain di Tanah Papua, yang mencakup Provinsi Papua dengan luas 24.248 hektare, Papua Barat Daya seluas 4.675 hektare, Papua Barat seluas 3.373 hektare, serta Papua Pegunungan dengan luas 2.000 hektare.
Amran menuturkan bahwa tingginya ketertarikan warga terlihat jelas dari melimpahnya permohonan untuk pembukaan areal sawah baru di pelbagai wilayah. Di lain sisi, Amran mengklaim bahwa agenda tersebut sukses menaikkan tingkat kesejahteraan para petani.
Merujuk pada data yang dirilis Kementerian Pertanian, keuntungan petani di wilayah yang sudah digarap melonjak drastis hingga 300%.
Amran menyebutkan jika lompatan itu dipicu oleh pengoperasian teknologi tani modern, mulai dari pemanfaatan traktor hingga penggunaan drone yang saat ini sudah dijalankan oleh para petani setempat.
"Yang membuat kami bangga adalah putra asli di sini sudah bisa menggunakan drone dan membawa traktor sendiri. Artinya, teknologi pertanian modern sudah digunakan oleh masyarakat lokal," katanya.
Amran mengalkulasi bahwa wilayah pertanian yang sudah berjalan di Papua saat ini mencetak nilai perputaran ekonomi berkisar Rp1,3 triliun.
Amran menilai angka tersebut punya peluang meroket hingga Rp13 triliun jika seluruh area lahan mampu ditanami sebanyak tiga kali dalam jangka waktu satu tahun, dengan target produktivitas rata-rata meraih tujuh ton gabah kering per hektare.
Guna menyokong capaian itu, pemerintah bakal konsisten memperkuat sektor lumbung pangan di Papua lewat jalur mekanisasi tani, penyaluran benih berkualitas unggul, pembuatan serta perbaikan jaringan irigasi, pembentukan pasukan brigade pangan, serta pendampingan intensif bagi petani.
Beragam langkah intervensi tersebut dinilai berhasil mendongkrak indeks pertanaman, mutu produktivitas, angka produksi beras, sekaligus tingkat pendapatan para petani.
Bukan hanya itu, pemerintah juga akan mendirikan sarana pascapanen berbentuk tempat penyimpanan gabah beserta alat pengering (dryer) di Merauke yang berkapasitas daya tampung sekitar 3.000 ton sampai 5.000 ton.
Amran pun menepis kabar yang menyebutkan jika warga Papua menolak kehadiran program cetak sawah. Menurutnya, beberapa kampung malah mengajukan usulan perluasan wilayah sawah setelah merasakan dampak positif dari program ini.
"Tadi ada yang meminta tambahan cetak sawah 2.000 hektare. Jadi jangan mengatasnamakan masyarakat di sini seolah-olah tidak setuju dengan program ini. Justru setelah pendapatan meningkat, mereka meminta diperluas lagi," ujarnya.
Lebih jauh, Amran menginfokan bahwa dirinya telah menjalin koordinasi bersama PT Pertamina (Persero) agar bersedia meningkatkan pasokan kuota solar untuk kebutuhan petani yang mengoperasikan alsintan.
"Kami langsung telepon Pertamina. Mereka sudah setuju menambah kuotanya, jadi tidak ada masalah," kata Amran.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengutarakan komitmen dan dukungan penuhnya atas pembangunan wilayah Papua Selatan sebagai kawasan lumbung pangan baru berskala nasional.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian karena program ini memberi manfaat besar bagi ekonomi masyarakat. Kami siap mendukung penuh agar Papua Selatan menjadi lumbung pangan, bahkan ke depan mampu menjadi pengekspor beras," ujar Apolo.