JAKARTA — Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi mendirikan Kepolisian Resor Kota (Polresta) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembentukan Polresta IKN ini menjadi bagian utama dari gelombang mutasi dan promosi besar-besaran yang menyasar 1.121 personel berdasarkan keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Supriyanto didapuk sebagai Kapolresta pertama yang memimpin kesatuan kewilayahan baru di pusat pemerintahan masa depan tersebut.
Pendirian Polresta IKN dirancang untuk merespons pertumbuhan wilayah dan mengantisipasi kompleksitas tantangan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Struktur organisasi kepolisian dituntut bergerak cepat menyesuaikan diri dengan skala prioritas pengamanan kawasan inti pemerintahan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan, kebijakan ini berstatus sebagai proyeksi strategis institusi.
"Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis," tegas Trunoyudo dalam rilis resmi, Jumat (26/6/2026).
Penunjukan AKBP Supriyanto lewat Surat Telegram (ST) Kapolri tanggal 25 Juni 2026 dinilai sebagai keputusan berbasis teritorial yang matang. Perwira menengah kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, tahun 1976 ini bukan orang baru di koridor geo-politik Kalimantan Timur.
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2003 ini menempati posisi terakhir sebagai Wakil Direktur Polisi Air dan Udara (Wadirpolairud) Polda Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Supriyanto menjabat sebagai Kapolres Penajam Paser Utara (PPU), wilayah administratif yang bersentuhan langsung dengan tapak pembangunan fisik IKN. Ia juga tercatat pernah memimpin Polres Bulukumba.
Pengalaman Supriyanto mengawal masa awal pembangunan infrastruktur IKN saat menjabat Kapolres PPU menjadi modal utama untuk memimpin transisi penegakan hukum di ibu kota baru.
Operasionalisasi Polresta IKN bergulir pararel dengan restrukturisasi masif di tingkat nasional. Selain meresmikan basis pengamanan IKN, Polri mendirikan empat Polres Tipe D baru dan mendongkrak status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Keempat Polres Tipe D baru ini adalah Polres Padang Lawas Utara, Polres Sumba Tengah, Polres Konawe Kepulauan, dan Polres Banggai Laut. Sementara 8 Polres yang Naik Status Menjadi Polresta yakni Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.
Secara keseluruhan, mutasi pertengahan tahun ini melibatkan 1.121 personel. Korps Bhayangkara mencatat 748 personel bergeser lewat skema promosi maupun rotasi jabatan setara. Gerbong ini juga membuka ruang promosi bagi 190 posisi pimpinan komando wilayah, mulai dari Kapolres, Kapolresta, Kapolrestabes, hingga Kapolres Metro.
Mabes Polri memastikan seluruh pergeseran ini mengacu pada parameter terukur, bukan sekadar rotasi rutin formalitas.
"Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat," pungkas Trunoyudo.