JAKARTA – Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengungkapkan bahwa lembaganya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) guna mempercepat pemrosesan data sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang kini tengah berjalan serentak di seluruh penjuru Indonesia.
“Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki kesulitan yang cukup tinggi, mulai dari wilayah sensus hingga menyangkut jutaan pelaku usaha, sehingga penggunaan AI sangat membantu dalam pemrosesan data agar lebih cepat dan akurat, yang biasanya memakan waktu cukup lama. AI juga dapat membantu secara signifikan akurasi datanya serta mampu mendeteksi anomali, duplikasi dan kesalahan input,” tutur Sonny saat memberikan sambutan pada agenda pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Utara yang bertempat di kantor gubernuran di Manado, Selasa (30/6/2026).
Kendati demikian, Sonny menjamin bahwa aspek kerahasiaan sekaligus keamanan data para responden tetap terjaga dengan aman. Hal ini dikarenakan proses verifikasi seluruh data nantinya akan tetap dikerjakan secara berjenjang oleh para pegawai organik BPS.
Terlebih lagi, infrastruktur jaringan beserta servernya dikelola secara mandiri oleh pihak BPS. Adapun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini dijadwalkan berlangsung selama 2,5 bulan, terhitung sejak 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
Pada momentum itu, Sonny menerangkan bahwa sensus ekonomi ialah agenda berkala negara yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Dalam kurun waktu satu dekade tersebut, biasanya terjadi pergeseran yang amat signifikan di dalam dinamika pembangunan suatu negara.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi sendiri telah bergulir secara berkala sejak tahun 1986 hingga tahun 2026 ini, yang berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
"Sensus ekonomi ibarat melakukan 'medical check-up'.' Bisa saja kami merasa tubuh sehat, mungkin juga merasa kok ada yang tidak enak di badan kami. Dan kami baru bisa tahu apa penyebab badan kami tidak enak," terangnya.
Sonny juga memastikan bahwa data hasil 'medical check-up' tersebut tidak bakal disebarluaskan kepada pihak lain. Dengan demikian, data Sensus Ekonomi 2026 yang dihimpun ini sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan statistik.
Selanjutnya, data statistik berupa data agregat itu bakal dimanfaatkan demi menyokong kepentingan pembangunan di tiap-tiap daerah di Indonesia.
Di samping itu, Sonny menyampaikan apresiasinya atas capaian performa Provinsi Sulawesi Utara yang akrab disapa Bumi Nyiur Melambai, lantaran mempunyai kekayaan serta potensi ekonomi yang begitu besar.
"Jadi nanti Pak Gubernur akan dapat data gambaran utuh tentang ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Mulai dari laut dan darat, semuanya luar biasa. Bila dilihat dari data, pertumbuhan ekonominya Sulawesi Utara melampaui rata-rata nasional yang diiringi dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun, mencapai 6,62 persen," tambahnya.
Tercatat pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara sanggup menyentuh angka 5,66 persen. Berdasarkan data statistik, Sulut pun berhasil menduduki posisi sebagai provinsi terbaik pertama di wilayah Sulawesi dalam konteks penanggulangan kemiskinan serta akselerasi penurunan angka stunting.
Capaian positif tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi itu berjalan selaras dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakatnya.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengutarakan bahwa peresmian pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara ini mempunyai arti yang sangat krusial bagi jajaran pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, jajaran pemerintah provinsi beserta pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memberikan sokongan penuh bagi kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di provinsi paling utara tersebut.
Yulius berharap agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan lancar tanpa menemui hambatan berarti selama proses pendataan di lapangan.
Provinsi Sulawesi Utara sendiri memiliki karakteristik wilayah yang terdiri atas 382 pulau tersebar, termasuk di dalamnya tiga kabupaten kepulauan, yang seluruhnya bakal didata oleh sebanyak 2.401 petugas lapangan.
"Saya yakin BPS, dengan pengalaman saat melakukan Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, dan pada Sensus Ekonomi kali ini tentunya bisa tetap berjalan dengan baik. Apalagi didukung dengan tim lapangan yang mencapai dua ribu lebih," ucapnya.
Gubernur pun menaruh harapan agar data dari BPS tersebut dapat rampung dalam waktu secepat mungkin, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai acuan standar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengeksekusi program-program kerja pada tahun 2027 mendatang.