JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, berpandangan bahwa rencana untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi bakal menyokong perekonomian masyarakat, khususnya bagi kelompok kelas menengah.
“Jadi semestinya kalau harga minyak mentah dunia sekarang sekitar 70-an dolar AS per barel, bahkan minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) itu sudah 68 dolar per barel, mestinya (harga BBM non-subsidi) turun, dan ini juga akan membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat konsumen di Indonesia terutama kaitannya dengan penurunan kelas menengah misalnya,”.
Faisal memaparkan bahwa nilai jual BBM non-subsidi pada prinsipnya menggunakan sistem floating, yang berarti regulasinya merefleksikan pergerakan harga minyak mentah di pasar internasional.
Kondisi ini kontras dengan jenis BBM bersubsidi yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, sehingga perubahan harganya—baik saat harga minyak dunia melonjak ataupun menyusut—tergantung penuh pada regulasi resmi pemerintah.
"Menurut saya jangan berlama-lama, jadi semestinya juga dalam waktu dekat (harga BBM non-subsidi) itu sudah bisa diturunkan semestinya, karena pada dasarnya dia floating, jadi harus diturunkan, apalagi kalau kemudian nanti stabil artinya stabil terus di kisaran 70 dolar AS per barel maka sudah waktunya untuk diturunkan," kata Faisal.
Di sisi lain, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, telah melayangkan rekomendasi strategis kepada jajaran direksi perusahaan untuk segera merancang skema penurunan harga BBM non-subsidi secara bertahap yang ditargetkan mulai awal Juli 2026.
Kebijakan tersebut merespons pergerakan harga minyak mentah dunia (crude) yang terpantau terus merosot akhir-akhir ini.
Pada sesi perdagangan pagi, harga komoditas minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berada pada posisi 71,533 dolar AS per barel. Di waktu yang sama, indeks harga acuan untuk minyak mentah Brent bertengger di angka 74,835 dolar AS per barel.
Menyikapi situasi tersebut, Iriawan menyatakan bahwa pihaknya bakal menggelar pembahasan yang lebih komprehensif bersama jajaran direksi Pertamina serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mengkaji peluang penyesuaian tarif BBM non-subsidi.
Untuk diketahui, berdasarkan data harga BBM ritel non-subsidi di SPBU per 10 Juni 2026, varian Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.
Selanjutnya, jenis Pertamax Green 95 (RON 95) merangkak naik dari Rp12.900 per liter ke angka Rp17.000 per liter. Sementara itu, untuk Pertamax Turbo (RON 98) tidak mengalami perubahan di tarif Rp20.750 per liter, disusul Dexlite (CN 51) yang tetap Rp23.000 per liter, serta Pertamina Dex (CN 53) yang bertahan pada Rp24.800 per liter.
Meski demikian, Iriawan memberikan catatan bahwa proses penyesuaian harga BBM wajib melewati jalur birokrasi dan prosedur yang berlaku, sehingga tidak dapat dieksekusi secara instan.
Ia menambahkan, skema evaluasi periodik yang dijalankan oleh perseroan berfungsi sebagai instrumen proteksi bagi konsumen agar tidak terdampak langsung oleh fluktuasi harga harian global yang ekstrem.