JAKARTA - Muslims for Shared Action on Climates Impact (MOSAIC) menyatakan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang berbasis komunitas memerlukan pembiayaan yang signifikan, sehingga diperlukan terobosan nyata dalam merealisasikannya.
"Pengembangan ini membutuhkan strategi pendanaan dan dukungan luas agar target nol emisi 2060 tercapai," kata Bendahara Umum Mosaic Hidayat Tri Sutardjo, di Jakarta, Rabu, saat diskusi “Potensi Keuangan Islam untuk Pendanaan PLTS Berbasis Komunitas”.
Menurutnya, pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal, sementara ketergantungan pada batu bara untuk penyediaan listrik masih sangat tinggi hingga saat ini. Ia menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber energi terbarukan yang melimpah, tantangan utama terletak pada besarnya biaya investasi awal.
Hidayat menyampaikan bahwa Mosaic sedang berfokus mencari skema pendanaan, terutama yang berbasis keuangan syariah, guna mengoptimalkan potensi besar energi terbarukan.
Ia menambahkan bahwa hambatan utama dalam percepatan transisi energi sering kali terpaku pada ketergantungan terhadap batu bara, yang memerlukan kebijakan tegas dan transisi yang dilakukan secara bertahap.
"Kemudian minimnya literasi masyarakat akibat kurangnya edukasi membuat dukungan terhadap produk dan kebijakan ekonomi hijau masih rendah," ujarnya.
Selain itu, besarnya biaya investasi untuk infrastruktur energi hijau menuntut adanya strategi pendanaan dan dukungan yang lebih luas.
Oleh karena itu, Mosaic berupaya mengkaji bagaimana integrasi kebijakan, teknologi, serta instrumen keuangan syariah dapat berkolaborasi untuk mempermudah akses komunitas dalam mengadopsi teknologi panel surya.
"Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret, kolaborasi baru, dan langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan," katanya menambahkan.
Program Direktur Mosaic, Aldy Permana, menjelaskan bahwa investasi untuk membangun PLTS dengan kapasitas 1 megawatt memerlukan biaya sekitar Rp22 miliar dengan masa pakai hingga 20 tahun.
Dengan adanya biaya pemeliharaan mencapai Rp330 juta per tahun, pembiayaan syariah dinilai dapat menjadi salah satu solusi alternatif bagi pengembangan PLTS berbasis komunitas.
"Ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung upaya pemerintah dalam membangun 100 Gigawatt (GW) PLTS," katanya pula.