JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memperkuat pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) guna mendukung program yang menyasar langsung kebutuhan warga.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Kementerian PU menganggarkan Rp1,65 triliun untuk pembangunan IBM yang menyasar 4.127 lokasi di berbagai wilayah pada tahun 2027.
Program tersebut terdiri dari 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di sektor Sumber Daya Air dengan alokasi Rp450 miliar, serta 2.127 lokasi unit kegiatan Cipta Karya dengan nilai pagu Rp1,2 triliun.
Kementerian PU memandang IBM sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat nyata. Program yang dijalankan bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Program P3TGAI, contohnya, berfungsi meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. Sementara itu, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) membantu akses air minum di desa-desa.
Di sisi lain, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) hadir untuk memperbaiki kesehatan lingkungan.
Selain itu, program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) ditargetkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi di tiap kawasan.
Pembangunan jembatan gantung juga menjadi prioritas untuk membuka akses bagi warga di daerah terpencil, termasuk pelajar dan petani yang selama ini terkendala konektivitas.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Dody.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak sekadar berfokus pada proyek besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat hingga ke desa serta pelosok negeri.