JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp6,27 triliun di luar pagu indikatif yang sebelumnya dipatok oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp4,65 triliun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pagu indikatif tersebut tidak mencukupi kebutuhan kementeriannya dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional serta tugas krusial lainnya.
“Oleh karena itu, kami melihat bahwa ada terdapat kebutuhan anggaran, usulan kebutuhan anggaran tambahan sebanyak Rp6,27 triliun,” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Tito memaparkan bahwa pagu indikatif Kemendagri untuk tahun 2027 mengalami kontraksi sebesar 40 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2026 yang berjumlah Rp7,8 triliun.
Berdasarkan kalkulasi program kerja untuk tahun depan, Kemendagri memerlukan tambahan dana sebesar Rp6,27 triliun, sehingga total proyeksi anggaran menjadi Rp10,93 triliun.
Ia mengungkapkan bahwa agenda strategis Kemendagri tahun 2027 berfokus pada dukungan terhadap program prioritas nasional di daerah.
Hal ini mencakup rehabilitasi pascabencana di Sumatera, pembangunan tiga juta unit rumah, program koperasi desa/kelurahan Merah Putih, percepatan pembangunan di wilayah 3T, serta upaya penanggulangan tuberkulosis.
Selain itu, menurutnya, Kemendagri juga mengemban kegiatan yang bersifat wajib dan tidak dapat ditangguhkan, seperti seleksi calon praja, seleksi komisioner penyelenggara pemilu, serta penguatan administrasi kependudukan dan identitas digital.
Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPR RI menyatakan dukungan penuh atas usulan tambahan anggaran tersebut dan berkomitmen untuk membahasnya lebih detail pada rapat selanjutnya.
Komisi II juga meminta Kemendagri segera menyerahkan matriks rinci terkait program prioritas yang terdampak efisiensi anggaran 2027 serta melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.