JAKARTA – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa pemerintah sedang melaksanakan pembangunan 100 gudang baru milik Bulog. Fasilitas ini dirancang dengan usia simpan minimal dua tahun guna memperkokoh sistem cadangan pangan nasional, khususnya beras.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, Amran melaporkan bahwa proyek pembangunan 100 gudang tersebut telah mendapatkan restu pemerintah dengan total alokasi anggaran mencapai sekitar Rp5 triliun sebagai langkah strategis penguatan infrastruktur logistik pangan.
"Memang ada bangun gudang (baru untuk Parum Bulog). Ini ada bangun gudang 100 titik, nilainya Rp5 triliun, sudah disetujui," ujar Amran.
Ia memaparkan bahwa gudang modern tersebut dilengkapi sistem penyimpanan canggih yang mampu menjaga kualitas beras jauh lebih lama. Bahkan, teknologi yang diterapkan memungkinkan beras bertahan hingga tiga tahun tanpa penurunan kualitas yang berarti dibandingkan metode penyimpanan konvensional.
"Sedang dibangun dan ini gudangnya (usia simpan stok cadangan pangan pemerintah) bisa bertahan dua tahun minimal, bisa tiga tahun berasnya," jelas Amran.
Amran menegaskan bahwa kehadiran infrastruktur modern ini akan meningkatkan keamanan stok pangan nasional dan mendukung stabilitas harga beras di seluruh tanah air, mengingat stok cadangan beras pemerintah saat ini telah menyentuh angka 3,5 juta ton hingga awal Juni 2026.
"Jadi penyimpanannya jauh lebih bagus dari pada sekarang. Ini cukup modern," tambahnya.
Penjelasan ini disampaikan Amran menyusul sorotan dari Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, terkait laporan adanya penurunan mutu pada sebagian stok cadangan beras di gudang Bulog.
Menanggapi hal tersebut, Titiek mengusulkan agar cadangan beras yang telah disimpan lebih dari satu tahun dialihkan menjadi pakan ternak guna menjaga standar kualitas pangan sebagai alat stabilisasi harga.
Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog, Agmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa pihaknya siap melaksanakan amanat ini dengan terukur dan akuntabel.
"Penugasan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem logistik dan ketahanan pangan nasional," ungkap Rizal di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Program ini mencakup pembangunan di 92 kabupaten dengan rincian Rp4,4 triliun untuk infrastruktur utama serta Rp560 miliar untuk mekanisasi dan sistem teknologi informasi. Pembangunan fisik yang dilakukan oleh BUMN karya ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026.
Prioritas lokasi mencakup sentra produksi seperti Lampung, Jawa, dan Sulawesi Selatan, sementara di wilayah kepulauan seperti Natuna, Rote, dan Tidore, fokus pembangunan diarahkan pada gudang penyimpanan untuk menjaga stabilitas pasokan saat cuaca ekstrem.