JAKARTA - Di tengah meningkatnya tekanan harga energi global, berbagai langkah strategis mulai dipertimbangkan pemerintah untuk menjaga stabilitas konsumsi bahan bakar dalam negeri. Salah satu opsi yang kembali mencuat adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) secara terbatas.
Kebijakan ini dinilai sebagai solusi jangka pendek yang realistis untuk menekan penggunaan BBM, khususnya di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan cukup efektif dan tepat untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.
“WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.
WFH Sebagai Respons terhadap Tekanan Energi Global
Menurut Fabby, kebijakan tersebut merupakan respons rasional di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global.
Kebijakan ini, lanjut dia, dapat membantu mengurangi perjalanan komuter, menahan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perkotaan, dan memberi ruang bagi pemerintah untuk menstabilkan pasokan serta ekspektasi publik.
“Namun, kebijakan WFH perlu ditempatkan secara proporsional,” ucapnya.
Dengan pendekatan ini, WFH diposisikan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari strategi manajemen energi yang lebih luas.
Dampak Nyata Namun Tetap Terbatas
Fabby mengatakan manfaatnya nyata untuk segmen perjalanan kerja, tetapi dampaknya terbatas terhadap total konsumsi BBM nasional karena konsumsi energi Indonesia juga berasal dari kegiatan logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, dan aktivitas ekonomi non-perkantoran seperti industri.
Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun WFH mampu menekan konsumsi BBM di sektor tertentu, kontribusinya terhadap penurunan konsumsi secara nasional tetap memiliki batas.
Perlu Penerapan yang Terukur dan Tepat Sasaran
Oleh karena itu, tutur Fabby, penerapan WFH sebaiknya terukur, berbasis sektor dan wilayah, dengan prioritas pada pekerjaan yang benar-benar dapat dijalankan secara jarak jauh tanpa menurunkan layanan publik dan produktivitas ekonomi.
“Kebijakan ini adalah langkah taktis mendesak sebagai bagian dari strategi manajemen permintaan energi, bukan pengganti pembenahan struktural di sisi pasokan, transportasi publik, dan efisiensi energi,” ujar Fabby.
Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Pemerintah Siapkan Pengumuman Resmi Kebijakan WFH
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan terkait kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diambil dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Purbaya menegaskan, meski keputusan sudah final, bukan dirinya yang akan menyampaikan kebijakan tersebut kepada publik.
Menanggapi target pemerintah bahwa kebijakan WFH mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen, Purbaya mengakui adanya perhitungan yang memperkirakan penurunan konsumsi, meski belum bersifat pasti.
Ia menekankan dampak kebijakan WFH tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH kini dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam merespons dinamika energi global, sekaligus menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional.