JAKAARTA - Upaya memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi fokus utama pemerintah.
Hal tersebut tercermin dari agenda nasional yang akan digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung untuk membuka forum strategis tersebut pada Senin, 2 Januari 2026di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan pemerintahan, khususnya kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda), untuk menyatukan langkah dalam mendukung agenda besar pembangunan nasional. Melalui forum ini, pemerintah berharap terbangun kesamaan visi dalam mengimplementasikan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
Rakornas sebagai Forum Strategis Pusat dan Daerah
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dirancang sebagai wadah koordinasi menyeluruh antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini diharapkan mampu memperkuat peran kepala daerah dan forkopimda dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan di wilayah masing-masing.
Menurut Benni, Rakornas bertujuan memberikan arahan langsung kepada seluruh peserta, terutama dalam konteks mendukung keberhasilan program prioritas Presiden. Fokus utama diarahkan pada penguatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Arahan Presiden dan Evaluasi Kinerja 2025
Selain membuka secara resmi Rakornas, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menyampaikan arahan kepada seluruh peserta. Arahan tersebut tidak hanya berisi penekanan terhadap program strategis ke depan, tetapi juga mencakup evaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2025.
Dalam kesempatan itu, Presiden akan menyampaikan catatan penting terkait pelaksanaan kebijakan nasional yang telah berjalan. Evaluasi tersebut menjadi bahan refleksi bersama untuk menyusun strategi peningkatan kinerja pemerintah pada tahun 2026 agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Arahan Presiden diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan program kerja daerah dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan di daerah dapat berjalan seiring dengan target dan arah pembangunan nasional.
Peran Kepala Daerah dan Forkopimda
Benni Irwan menegaskan bahwa kepala daerah dan forkopimda memegang peran sentral dalam memastikan keberhasilan program prioritas Presiden. Mereka merupakan motor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan di daerah.
Keberhasilan pencapaian target nasional, menurutnya, sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program konkret di lapangan. Oleh karena itu, Rakornas menjadi sarana penting untuk membangun kesamaan pemahaman serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Melalui forum ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun perbedaan arah dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sesi Tematik dan Keterlibatan Kabinet Merah Putih
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 akan digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor. Kemendagri menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih sebagai narasumber utama dalam berbagai sesi tematik yang telah disiapkan.
Para narasumber terdiri dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara. Selain itu, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga turut dilibatkan dalam forum ini.
Setiap sesi tematik akan membahas isu-isu strategis nasional, mulai dari sinergi kebijakan ekonomi dan energi, kedaulatan pangan berkelanjutan, hingga berbagai tantangan strategis lainnya yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah.
Ribuan Peserta Hadir dari Seluruh Indonesia
Rakornas ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 4.487 peserta dari seluruh Indonesia. Mereka terdiri atas unsur pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forkopimda.
Dengan melibatkan berbagai elemen pemerintahan, Rakornas diharapkan menjadi forum yang komprehensif dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi nasional. Pemerintah menilai forum ini sebagai langkah konkret untuk menyinergikan kebijakan pusat dan daerah demi mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Melalui Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak searah, mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden, dan bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.